 |
| KRL commuter. ©2012 Merdeka.com |
PT Kereta Api Indonesia ingin pemerintah menghilangkan subsidi yang diberikan untuk angkutan penumpang ini. Dana subsidi atau publik service obligation dialihkan untuk pengembangan jalur di daerah terpencil.
"Masyarakat saya kira mampu menanggung biaya operasional, terutama di trayek padat. Kalau mereka mampu membayar, kan enggak harus disubsidi," katanya di Solo, Minggu (10/3).
Pihaknya ingin dana PSO yang dikeluarkan pemerintah terus berkurang. Langkah yang dilakukan perseroan adalah melengkapi kereta dengan pendingin udara, termasuk kereta ekonomi jarak jauh. Sehingga pengguna kereta api harus membayar dengan tarif normal tanpa subsidi.
"Kita targetkan paling lambat pada kuartal tiga tahun ini, seluruh kereta ekonomi jarak jauh sudah dilengkapi pendingin udara. Masyarakat saya kira mampu membeli tiket, meski agak mahal. Karena daya beli masyarakat sudah bagus," katanya.
Jonan berharap dana subsidi yang digelontorkan pemerintah, digunakan untuk pengadaan kereta api perintis atau pengembangan kereta api di daerah terpencil dan pengadaan kereta wisata.
Pada tahun ini, PT KA mendapat dana public service obligation (PSO) sebesar Rp 704 miliar. Angka ini jauh lebih kecil daripada dana PSO pada 2012 sebesar Rp 770 miliar. Turunnya dana PSO, dikarenakan Kementerian Perhubungan menilai penyerapannya pada 2012 hanya mencapai 81 persen atau Rp 624 miliar.
[arr]
Sumber : merdeka.com